Murung Raya, Zona Kalimantan – Menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Murung Raya terhadap pertanggungjawaban APBD 2024, Bupati Murung Raya Heriyus menegaskan bahwa capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurut Heriyus, predikat WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai regulasi. Namun ia sependapat dengan DPRD bahwa capaian administratif semata belum cukup tanpa diikuti hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kami akan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan tidak hanya tercatat secara akuntabel, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat,” kata Heriyus dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang III Tahun 2025, Selasa, 9 September 2025
Bupati menyatakan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pelaporan berbasis outcome, meliputi kualitas layanan publik, peningkatan kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan, dampak belanja modal pada infrastruktur desa, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Evaluasi berbasis hasil ini, lanjutnya, akan menjadi bagian penting dalam pembenahan sistem pelaporan dan perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Menjawab kekhawatiran DPRD terkait penurunan pendapatan Rp99,6 miliar dan kenaikan belanja Rp228,9 miliar pada RAPBD Perubahan 2025.
Heriyus menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dipengaruhi faktor eksternal. Penurunan pendapatan terutama karena koreksi proyeksi dana transfer dari pusat, khususnya pada komponen DAK Fisik Pekerjaan Umum dan DAU-Spesifik Grant. Kenaikan belanja berasal dari pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya yang diarahkan untuk program prioritas, seperti penanganan inflasi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan proyek strategis, serta belanja wajib (mandatory spending).
Heriyus mengakui penggunaan SILPA sebagai penutup defisit bukan pola ideal untuk jangka panjang, namun langkah ini dipilih agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani masyarakat dengan sumber pendapatan baru.
“Ke depannya, kami berkomitmen mengintensifkan peningkatan PAD dan mencari sumber pembiayaan inovatif lainnya,” jelasnya.
Bupati memastikan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD 2025 akan dipertajam sesuai masukan fraksi-fraksi DPRD, dengan fokus pada pemenuhan layanan dasar, penguatan ekonomi rakyat, dan pemerataan infrastruktur hingga desa-desa.
“Kami mengajak seluruh fraksi DPRD untuk bersama-sama mengawal implementasi Perubahan APBD ini agar setiap rupiah benar-benar bermanfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Heriyus. (ZK-red)
