Murung Raya, Zona Kalimantan – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Murung Raya melalui juru bicaranya, Kabik Amaz Jasikha, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
Usulan itu mencakup pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, serta penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Pandangan tersebut disampaikan pada rapat paripurna ke-2 masa sidang II tahun 2025, Rabu, 2 Juli 2025.
Dalam pidatonya, Kabik menegaskan bahwa Fraksi PDIP mendukung langkah pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2006, sebab regulasi tersebut sudah tidak relevan secara yuridis maupun substantif.
Hal ini terutama setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan turunannya, seperti Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
“Pencabutan perda ini harus diikuti dengan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan struktur pemerintahan desa yang baru, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum atau disorientasi di tingkat desa,” tegas Kabik.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). Menurut Kabik, anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, dipenuhi haknya, dan diberi ruang untuk tumbuh kembang secara optimal.
“Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang ramah, aman, serta mendukung tumbuh kembang anak secara fisik, mental, sosial, dan spiritual,” ujarnya.
Fraksi PDIP mendorong agar pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan sosialisasi menyeluruh kepada pemerintah desa terkait perubahan regulasi, sekaligus memastikan transisi berjalan tertib dari sistem lama ke sistem baru. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa juga dinilai penting untuk mendukung tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Fraksi PDIP menegaskan, keberhasilan implementasi Kabupaten Layak Anak bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi memerlukan sinergi lintas perangkat daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media, hingga keluarga.
“Maka dari itu, Fraksi PDIP mendorong agar Raperda ini menetapkan pembagian peran yang jelas antarinstansi dan pihak terkait, serta menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk program perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Termasuk penguatan lembaga layanan anak seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), forum anak daerah, hingga unit layanan terpadu anak,” jelas Kabik.
Fraksi PDIP juga meminta agar kebijakan dalam raperda ini mempertimbangkan kondisi geografis serta sosial budaya Murung Raya. Selain itu, indikator Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) juga harus dijadikan acuan.
Indikator tersebut mencakup lima kluster hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, yakni:
-
Hak sipil dan kebebasan,
-
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
-
Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
-
Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya,
-
Perlindungan khusus.
“Dari indikator itu, Fraksi PDIP meminta agar dapat diselaraskan dengan kondisi serta kebutuhan anak-anak di Kabupaten Murung Raya,” pungkas Kabik. (ZK-red)
