Palangka Raya, Zona Kalimantan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Predikat ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, kepada Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, dan Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu, 28 Mei 2025.
Opini WTP yang diterima menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Seruyan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari salah saji material.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK atas bimbingan dan kerja samanya selama proses pemeriksaan. Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Seruyan,” ujar Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, usai menerima LHP.
Ia menambahkan bahwa pencapaian ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Semoga capaian opini WTP ini menjadi pemacu semangat untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di masa mendatang,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, turut mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai bentuk nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ini adalah bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan menjalankan roda pemerintahan secara baik, transparan dan akuntabel,” tutur Zuli Eko.
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar, berharap prestasi ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang.
“Kami harap Pemkab Seruyan terus mempertahankan opini WTP ini dan semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya,” ujar Dodik.
Prestasi ini menjadi catatan penting dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Seruyan, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab. (ZK-RED)
